Persoalan ini termasuk pembahasan fikih yang tidak banyak dijumpai dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Sebagian ulama Hanafiyah pada abad ketujuh Hijriah bahkan menyebutnya sebagai al-waqi‘ah, yaitu persoalan baru yang muncul pada masa mereka.
Landasan Kewajiban Nafkah Suami
Pada dasarnya, kewajiban nafkah suami kepada istri berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad pernikahan. Keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang harus ditunaikan secara seimbang.
Allah Ta‘ala berfirman:
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah: 228).
Para ulama berbeda pendapat mengenai penyebab wajibnya nafkah. Secara umum, terdapat beberapa pandangan:
1. Nafkah wajib semata-mata karena akad nikah.
2. Nafkah wajib karena akad nikah disertai ihtibas, yaitu istri tinggal dan berada dalam rumah tangga suami.
3. Nafkah wajib karena akad nikah disertai tamkin, yaitu istri memberikan kesempatan kepada suami untuk memenuhi hak-hak perkawinan.
4. Nafkah wajib karena adanya tamkin tam, yaitu penyerahan diri secara sempurna, yang mencakup tamkin dan ihtibas.
Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat terakhir karena menggabungkan makna dari beberapa pendapat sebelumnya. Berdasarkan pandangan ini, apabila istri mengurangi penyerahan dirinya terhadap hak suami tanpa alasan yang dibenarkan, keadaan tersebut dapat berpengaruh terhadap kewajiban nafkah.
Hubungan Pekerjaan Istri dengan Nusyuz
Nusyuz adalah sikap istri yang tidak memenuhi hak suami sebagaimana ditetapkan dalam akad pernikahan. Salah satu bentuk yang dibahas para fuqaha ialah keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami dan tanpa alasan yang dibenarkan.
Dalam konteks istri yang bekerja, penulis menegaskan bahwa titik persoalan hukumnya bukan semata-mata pekerjaan istri, melainkan keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami.
Dengan demikian, pekerjaan itu sendiri tidak otomatis menggugurkan nafkah. Persoalan hukumnya berkaitan dengan berkurangnya tamkin tam akibat istri meninggalkan rumah tanpa izin.
Para ulama juga berbeda pendapat mengenai nafkah istri yang mengalami nusyuz. Jumhur berpendapat bahwa nusyuz menggugurkan hak nafkah, sedangkan sebagian ulama, seperti al-Hakam bin ‘Utaibah dan Ibnu Hazm, berpendapat bahwa nusyuz tidak menggugurkan nafkah.
Persoalan berikutnya adalah apabila nusyuz hanya terjadi pada sebagian waktu. Misalnya, istri bekerja pada siang hari tanpa izin suami, kemudian kembali ke rumah pada malam hari. Dalam hal ini terdapat dua pendapat:
- Nafkah gugur seluruhnya, sebagaimana pendapat Hanafiyah, Syafi‘iyah, dan salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali.
- Nafkah tidak gugur seluruhnya, tetapi dipotong setengahnya (tasythir), sebagaimana pendapat yang dinilai sahih dalam mazhab Hanbali dan sebagian pendapat Syafi‘iyah.
Pendapat yang kuat adalah pendapat kedua. Sebab, istri tidak sepenuhnya meninggalkan kewajiban rumah tangganya, sehingga pengurangan nafkah lebih proporsional daripada menggugurkannya secara keseluruhan.
Tiga Pendapat Ulama tentang Nafkah Istri yang Bekerja Tanpa Izin
Dalam persoalan ini terdapat tiga pendapat utama:
Pertama, nafkah gugur seluruhnya.
Pendapat ini dinukil dari sejumlah fuqaha Hanafiyah dan ditakhrij berdasarkan pandangan yang menjadikan ihtibas sebagai sebab wajibnya nafkah. Ketika istri keluar bekerja tanpa izin, unsur ihtibas dianggap hilang sehingga nafkah gugur.
Kedua, nafkah tetap wajib secara penuh.
Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa nusyuz tidak menggugurkan nafkah. Pendapat tersebut diikuti oleh sejumlah ulama dan peneliti kontemporer, dengan beberapa batasan terkait kemaslahatan keluarga.
Ketiga, nafkah tetap wajib tetapi dikurangi setengahnya (tasythir).
Pendapat ini merupakan hasil takhrij dari pembahasan para fuqaha mengenai nusyuz yang terjadi pada sebagian waktu. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh ‘Abdussalam asy-Syuwai‘ir hafidzahullah
Pendapat ketiga lebih kuat karena menjadi jalan tengah antara dua pendapat lainnya. Apabila istri masih memenuhi sebagian hak suami, kewajiban nafkah tidak semestinya gugur seluruhnya. Namun, karena terdapat pengurangan dalam penyerahan diri, nafkah dapat dikurangi.
Pemotongan tersebut dilakukan setengah, bukan berdasarkan jumlah jam kerja, untuk menghindari kesulitan dalam perhitungan. Pemotongan hanya berlaku pada nafkah yang dapat dibagi, seperti uang, bukan pada sesuatu yang tidak dapat dibagi secara langsung, seperti tempat tinggal.
Enam Syarat Penerapan Pemotongan Nafkah
Menurut penulis, pemotongan nafkah bagi istri yang bekerja di luar rumah tanpa izin suami berlaku apabila memenuhi enam syarat:
- Pekerjaan istri tidak diharamkan oleh syariat.
- Pekerjaan tidak menyita seluruh waktu siang dan malam.
- Pekerjaan dilakukan di luar rumah.
- Pekerjaan tersebut bukan kewajiban individual (fardhu ‘ain) atas istri.
- Suami tidak lalai dalam memberikan nafkah yang mencukupi.
- Suami tidak memberikan izin atas pekerjaan tersebut.
Apabila salah satu keadaan yang menjadi pengecualian terpenuhi, hukum nafkah dapat berbeda.
Keadaan Nafkah Gugur atau Tetap Wajib Penuh
Terdapat 2 Keadaan yang Menggugurkan Nafkah Seluruhnya:
1. Pekerjaan yang haram menurut syariat. Apabila istri melakukan pekerjaan yang diharamkan atau keluar rumah dengan melanggar ketentuan syariat, seperti membuka aurat dan melakukan percampuran yang terlarang, keadaan tersebut dapat termasuk nusyuz. Izin suami sekalipun tidak dapat menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal.
2. Pekerjaan menyita seluruh waktu. Apabila pekerjaan mengharuskan istri berada di luar rumah sepanjang siang dan malam tanpa izin suami, unsur penyerahan diri kepada suami tidak lagi terpenuhi sehingga, berdasarkan pendapat yang menerima konsep tasythir, nafkah gugur seluruhnya.
Keadaan Nafkah Tetap Wajib Penuh
Ada empat keadaan yang menyebabkan nafkah tetap wajib diberikan secara penuh:
1. Pekerjaan dilakukan di dalam rumah. Pekerjaan seperti menjahit, memasak untuk usaha, atau bekerja melalui internet dan telepon tidak menyebabkan gugurnya nafkah karena istri tetap berada di rumah dan tidak meninggalkan kewajiban rumah tangganya.
2. Pekerjaan merupakan kewajiban fardhu ‘ain. Kewajiban kepada Allah harus didahulukan daripada ketaatan kepada manusia. Rasulullah ﷺ bersabda:
لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ
“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq.” (HR. Ahmad).
Contohnya adalah pekerjaan yang menjadi kewajiban individual karena tidak ada orang lain yang dapat melaksanakannya, seperti bidan atau pemandi jenazah perempuan dalam kondisi tertentu.
3. Suami tidak memberikan nafkah yang mencukupi. Apabila suami tidak memenuhi kebutuhan nafkah istri, baik karena tidak mampu maupun karena kelalaian, istri diperbolehkan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam keadaan ini, nafkah tidak gugur hanya karena istri keluar bekerja tanpa izin.
4. Suami memberikan izin. Apabila suami mengizinkan istrinya bekerja, nafkah tetap wajib diberikan secara penuh. Sebab, suami telah merelakan berkurangnya waktu istri berada di rumah
Kesimpulan
Pembahasan ini menunjukkan bahwa fikih Islam memiliki keluasan dalam menjawab persoalan rumah tangga yang terus berkembang. Pekerjaan istri perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara hak suami, hak istri, kewajiban syariat, dan kemaslahatan keluarga.
Karena itu, suami dan istri hendaknya membangun rumah tangga dengan musyawarah, saling memahami, serta menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip mu‘asyarah bil-ma‘ruf (pergaulan yang baik). Dengan demikian, perbedaan kepentingan tidak menjadi sebab perselisihan, melainkan menjadi ruang untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan diridai Allah Ta‘ala.
Referensi:
‘Abdussalam bin Muhammad asy-Syuwai‘ir, Atsar ‘Amal al-Mar’ah fi an-Nafaqah az-Zawjiyyah.
Link KItab: https://shuwaier.com/storage/contents/books/bM5oN7LxqCFcfAMqWEXsTi3xu8Q1kHyvEGzmBjeq.pdf








